KATEKESE UMAT : Perkawinan Campur dan Beda Agama

/ March 28, 2019

Pada awalnya, kawin campur adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyebut jenis perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang memiliki budaya, suku dan negar kebangsaan yang berbeda. Dalam perundangan–undangan di indonesia, sesuai dengan Pasal 57 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan campur sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam perkembangan di kemudian hari, istilah kawin campur digunakan juga untuk perkawinan antara dua orang yang memiliki agama yang berbeda meskipun pemahaman mengenai kawin campur ini tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh Gereja Katolik.

Ditinjau dari sejarahnya, kawin campur menurut Gereja Katolik pada mulanya lebih dimaksud sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang baptis Katolik dengan seorang baptis Katolik lain yang telah terlebih dahulu meninggalkan iman yang sesat atau bidah (heretik). Istilah dan permasalahan kawin campur ini muncul dalam Gereja pada abad XV, bersamaan dengan munculnya Gereja Reformasi, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Gereja Protestan. Gereja Reformasi pada waktu itu dianggap sebagai aliran bidah karena tidak menerima seluruh ajaran iman Gereja Katolik dan melepaskan ikatannya dari Gereja Katolik Roma atau bisa disebut sebagai Gereja heretik skismatik.

Sesuai dengan perkembangannya, pemahaman Gereja Katolik atas perkawinan campur pada masa sekarang ini bisa disimak dalam Kanon 1124 Kitab Hukum Kanonik 1983 yang menuliskan bahwa perkawinan antara orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedang pihak yang lain menjadi Anggota Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa ijin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang. Dalam statement ini, Gereja Katolik melihat bahwa perkawinan campur adalah perkawinan dari calon pasangan yang beda gereja atau disebut sebagai mixtra religioserta merupakan sebuah larangan nikah. Larangan ini memang hanya demi kelayakan (ad validitatem) perkawinan. Oleh karena itu sorang baptis Katolik hanya bisa menikah secara layak (licit) gerejani dengan seorang baptis non Katolik, setelah mendapatkan ijin nikah campur dari Ordinaris Wilayah (lihat Kanonik 1124, 1125- 1127).

Selain itu, dalam pemahaman sehari–hari, istilah kawinan campur juga diapakai untuk menyebut perkawinan antara dua orang berbeda agama, sebagaimana dinormakan dalam Kanon 1086 -1 yang menyebutkan bahwa perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak syah. Jenis perkawinan ini sering disebut juga sebagai perkawinan disparitas cultus dan merupakan sebuah halangan nikah. Halangan nikah ini tidak hanya menentukan kelayakan, namun juga sahnya sebuah perkawinan. Karena itu orang Katolik hanya bisa menikah secara layak dan syah gerejani dengan orang tidak dibaptis, setelah mendapatkan dispensasi atas halangan nikah beda agama dari Ordinaris Wilayah (lihat Kanonik 1086 -2; 1125 – 1126).

Dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa Kitab Hukum Kanonik membedakan perkawinan campur menjadi dua, yaitu perkawinan campur beda gereja (mixta religio) dan perkawinan campur beda agama (disparitas cultus).

Bagi Gereja Katolik kawin campur bukan hanya sekedar masalah hukum atau aturan, melainkan masalah yang menyangkut berbagai macam aspek, seperti psikologis (harmoninya antar suami isteri), moral teologis (kebebasan hati nurani, kebebasan agama, kebebasan memilih jodoh, pendidikan anak) serta sosiologis (situasi masyarakat, paroki, lingkungan dan sebagainya). Di satu sisi hal ini bisa menjadi sangat kompleks untuk dinamika kehidupan keluarga karena di dalam menghadapinya juga sangat dipengaruhi oleh karakter, pengalaman, pendidikan, keimanan seseorang serta kehidupannya secara sosial. Ditambah lagi saat ini, proses untuk bisa melaksanakan kawin beda agama juga terkadang terkendala di dalam sistem perundangan di Indonesia, secara praktis adalah di Catatan Sipil. Sehingga dengan melihat beberapa hal tersebut di atas diperlukan persiapan dan pertimbangan yang lebih matang bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan ini.  

Oleh : Tejo Asmoro, TH.

Share this Post